Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan sanksi pembekuan atas izin usaha atas 8 Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Atas dasar peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Mereka terkena sanksi karena belum memenuhi Standar Auditing (SA).
1. AP Drs. Basyiruddin Nur
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1093/KM.1/2009 tanggal 2 September 2009. AP Basyiruddin Nur dinyatakan belum memenuhi standar atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Datascrip di tahun buku 2007,yang dinilai berpotensi berpengaruh
terhadap Laporan auditor independen.

2. AP Drs. Hans Burhanuddin Makarao
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1124/KM.1/2009 tanggal 9 September 2009 telah dibekukan selama 3 bulan karena belum memenuhi Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atas Laporan Keuangan PT Samcon di tahun buku 2008. Laporan ini dinilai akan berpotensi akan berpengaruh terhadap Laporan Keuangan auditor.

3. AP Drs. Dadi Muchidin
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1140/KM.1/2009 tanggal 4 September 2009 dan dikenakan sanksi selama 3 bulan. Hal ini karena KAP Dadi Muchidin dibekukan. Jadi sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan bahwa izin AP Pemimpin KaP dibekukan jika izin usaha KAP dibekukan.

4. KAP Dadi Muchidin
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1140/KM.1/2009 tanggal 4 September 2009 dan dikenakan sanksi selama 3 bulan. Hal ini disebabkan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 kali. tetapi masih melakukan pelanggaran yaitu tidak menyampaikan Laporan Tahunan KAP tahun takwin 2008.

5. KAP Matias Zakaria
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1117/KM.1/2009 tanggal 7 September 2009 KAP Matias Zakaria dikenakan sanksi selama 3 bulanHal ini disebabkan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 kali. tetapi masih melakukan pelanggaran yaitu tidak menyampaikan Laporan Tahunan KAP tahun takwin 2007 dan 2008.

6. KAP Soejono
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1118/KM.1/2009 tanggal 7 September 2009 KAP Matias Zakaria dikenakan sanksi selama 3 bulan. Hal ini disebabkan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 kali. Tetapi masih melakukan pelanggaran yaitu tidak menyampaikan Laporan Tahunan KAP tahun takwin 2005 sampai dengan 2008.

7. KAP ABdul Azis B
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1119/KM.1/2009 tanggal 7 September 2009 KAP Matias Zakaria dikenakan sanksi selama 3 bulanHal ini disebabkan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 kali dan masih melakukan pelanggaran sampai saat ini. tetapi masih melakukan pelanggaran yaitu tidak menyampaikan Laporan Tahunan KAP tahun takwin 2005, 2007 dan 2008.

8. KAP M. Isjwara
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 1120/KM.1/2009 tanggal 7 September 2009 KAP Matias Zakaria dikenakan sanksi selama 3 bulan.Hal ini disebabkan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 kali dan masih melakukan pelanggaran sampai saat ini. tetapi masih melakukan pelanggaran yaitu tidak menyampaikan Laporan Tahunan KAP tahun takwin 2007 dan 2008. Sumber : google.com (okezone)

Jadi, para AP dan KAP yang dibekukan karena lalai dalam menyampaikan laporan yang seharusnya sudah disampaikan. Oleh karena itu, mereka dikenakan sanksi mulai dari peringatan sampai dibekukan.

(posting : http://www.google.co.id/search?hl=id&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&um=1&q=8%20kap%20yang%20dibekukan&ndsp=20&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw&start=0)

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

• Pengelolaan dilakukan secara demokratis

• Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)

• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

• Kemandirian

• Pendidikan perkoprasian

• kerjasama antar koperasi

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh di paksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan saosial ekonominya. Dengan kkeyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan koperasi prinsip ini sebaiknya dilaksanakan secara konsekuen sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar.

Sifat Keterbukaan mengandung makna bahwa didlam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbua bagi siapapn yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonoi atau karena kepentingan ekonominya dapat di layani oleh koperasi.

Makna sifat sukarela dalam kenggotaan koperasi yaitu:

- Keanggotaan kperasi tidak boleh dipakasakan oleh siapapu

- Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota alam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih da di pilih menjadi pengelola.

Di dalam rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan derajat, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada ditangan anggota dan bukan pada pemilik modal.

Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (owner) yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya. Dalam praktiknya prinsip ini lebih terlihat pada saat koperasi menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing.

SHU adalah selisihantara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat.

Makna dari prinsip ini dapat disimpulkan sbb:

- Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan kepada anggotanya.

- Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang di berikan. Yang dimaksud dengan terbatas adlah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Jasa atau bunga adalah terbatas mengandung makna :

- Fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan, akan tetapi digunakan untuk kemanfaatan anggota.

- Jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian, terkadang pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsuken dengan keanggotaannya dalam arti melakkan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengendalikan/mengawasi gerak langkah koperasi agar tetap sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Sebagai pengguna jasa anggota harus memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota.

f. Pendidikan Perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut manfaatnya terhadap dirinya, dan cara oganisasi itu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentan manfaat berkoperasi.

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampan tinggi dan berwawasan luas maka pendidikan adalah mutlak.

Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan. dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan anggta dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip serta praktik koperasi.

g. Kerja sama antar koperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun disadari bahwa koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama antara lain memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan yang sama , masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kerja sama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemhan masing-masing sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut dapat diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperolah hasil yang lebih optimal.

DEREGULASI perbankan sudah digulirkan sejak 14 tahun lalu. Kesan
bongkar pasang itu tak terhindarkan. Bahkan, dari dampak yang kini
terasa yaitu goyahnya sejumlah bank swasta, sangat terasa bahwa
aturan-aturan perbankan Indonesia memang tak didasari pengalaman
negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur soal-soal bank.

Deregulasi perbankan yang dikeluarkan pada 1 Juni 1983 mencatat
beberapa hal. Di antaranya: memberikan keleluasaan kepada bank-bank
untuk menentukan suku bunga deposito. Kemudian dihapusnya campur
tangan Bank Indonesia terhadap penyaluran kredit. Deregulasi ini
juga yang pertama memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Aturan ini dimaksudkan untuk
merangsang minat berusaha di bidang perbankan Indonesia di masa
mendatang.

Lima tahun kemudian ada Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88)
yang terkenal itu. Pakto 88 boleh dibilang adalah aturan paling
liberal sepanjang sejarah Republik Indonesia di bidang perbankan.
Contohnya, hanya dengan modal Rp 10 milyar maka seorang pengusaha
bisa membuka bank baru. Dan kepada bank-bank asing lama dan yang
baru masuk pun diijinkan membuka cabangnya di enam kota. Bahkan
bentuk patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional
diijinkan. Dengan demikian, secara terang-terangan monopoli dana
BUMN oleh bank-bank milik negara dihapuskan.

Bahkan, beberapa bank kemudian menjadi bank devisa karena
persyaratan untuk mendapat predikat itu dilonggarkan. Dengan
berbagai kemudahan Pakto 88, meledaklah jumlah bank di Indonesia.

Banyaknya jumlah bank membuat kompetisi pencarian tenaga kerja,
mobilisasi dana deposito dan tabungan jugase makin sengit.
Ujung-ujungnya, karena bank terus dipacu untuk mencari untung, sisi
keamanan penyaluran dana terabaikan, dan akhirnya kredit macet
menggunung. Kondisi ini kemudian memunculkan Paket Februari
1991(Paktri) yang mendorong dimulainya proses globalisasi
perbankan.

Salah satu tugasnya adalah berupaya mengatur pembatasan dan
pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya
persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan. Yang
diharapkan dalam paket itu adalah akan adanya peningkatan kualitas
perbankan Indonesia. Dengan mewajibkan bank-bank memenuhi aturan
penilaian kesehatan bank yang mempergunakan formula kriteria
tertentu, tampaknya paket itu tidak bisa menghindari kesan sebagai
produk aturan yang diwarnai trauma atas terjadinya kasus kolapsnya
Bank Perbankan Asia, Bank Duta, dan Bank Umum Majapahit.

Setelah itu, lahir UU Perbankan baru bernomor 7 tahun 1992 yang
disahkan oleh Presiden Soeharto pada 25 Maret 1992. Undang Undang
itu merupakan penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. Intinya, UU itu
menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan perbankan berdasarkan
kepemilikan. Kalau UU yang lama secara tegas menjelaskan soal
pemilikan bank/pemerintah, pemerintah daerah, swasta nasional, dan
asing. Mengenai perizinan, pada UU lama persyaratan mendirikan bank
baru ditekankan pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru,
persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti susunan organisasi,
permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan
kerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi perbankan dalam
melakukan ekspansi kredit dan koreksi terhadap Paktri yang begitu
mengekang bank, pemerintah mengeluarkan Paket 29 Mei 1993 (Pakmei).
Dengan Pakmei itu, pemerintah berharap mengucurkan kredit, sehingga
dunia usaha tidak lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah
kembali. Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian CAR (capital
adiquacy ratio)-- atau perimbangan antara modal sendiri dan aset --
sesuai dengan ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan
lain pada paket itu adalah ketentuan loan to deposit ratio (LDR).

Aturan yang terakhir diluncurkan adalah Peraturan Pemerintah (PP)
No. 68 tahun 1996 yang ditanda tangani Presiden RI pada 3 Desember
1996. Belajar dari pengalaman Bank Summa, PP ini sangat
menguntungkan para nasabah karena nasabah bank akan tahu persis
rapor banknya. Dengan begitu, mereka bisa ancang-ancang jika suatu
saat banknya sedang goyah atau bahkan nyaris pailit.

(posting : http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/25/0126.html)

Kalau ngomongin tentang kasus bank century pasti ga akan ada habis nya. Mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, politikus, sampe masyarakat awan hukum. Semua orang dibuat jadi geleng-geleng kepala dengan terbongkar nya kasus ini. Dimulai dari terbongkarnya reksadana yang diorbitkan oleh bank century, yang ternyata merupakan reksadana "bohong" alias reksadana yang dibuat tanpa seizin Bapepam. Reksadana yang bermasalah ini dijual dengan nama Investasi Dana Tetap Terproteksi dan dikeluarkan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas. Hebatnya lagi, produk ini kabarnya sudah dijual sejak tahun 2001. Kini dikabarkan bahwa bahwa Rp 1 Triliun – Rp 1,5 Triliun milik nasabah bank Century terkena masalah seputar produk ini.

kasus ini juga ternyata jadi berkembang luas menjadi bola salju yang liar, yang paling teranyar adalah kasus yang menyeret Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Disinyalir oleh tim 8 ada keterkaitan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan kasus Bank Century. Kasus Century disinyalir menjadi background munculnya kasus yang menimpa dua pimpinan KPK nonaktif tersebut.

hahahahahaha..
baru mau nulis ajah gw dah ketawa inget smua kenangan itu...
dimulai dari pertemuan kita dibangku kuliah... universitas gunadarma DIII jur akuntansi komputer angkatan 2006 (baru pada lulus bo). pertama2 gw kenalin dulu deh para pelakon di
group ini..dimulai dari gw sendiri..

DEWI ..cwe yang kata anak2 punya muka najis jutes abis. .rambut lurus ngejigrik gara2 korban bonding..obsesi punya kulit putih, but always be a leader (hehehehehe)






AYU-AY.. makhluk yang ngaku2 manis ini dateng jauh2 dari Bali dan nyampe ke jakarta cuma pcran ma brondong narsis hehehehe..(becanda ay).




FANNY BO.. makhluk paling aneh diantara kita, luchu (menjuruss ke o'on), doyan banget nyanyi da pernah mau ikut audisi "indonesia idol" cuma ga jadi karena dilarang ma nyokap nya, takut bikin malu keluarga nantinya (wkwkwkwkwk).





Sri Peni, hmmmm..gw bingung mau nulis apa tentang nih anak satu. abstrak hehehehe.. yang jelas manusia sinting titisan orgil yang sering banget ngaku2 mirip ma gita gutawa (najjong dah).




ICHA UCUL.. yang punya badan super kecil mirip anak SMP ini juga salah satu temen kita. badan kecil yangpunya nyali segede samson ini, berani ke bandung sendiri demi sang pujaan hati (cie...cie..cie)..yang dulu juga pernah ditaksir ma si kribo ga jelas.





INA.. the first married and having a cute son. sekarang dah tinggal di tasik ikut ma suaminya. cwe jilbab yang jago akuntansi dan pernah beberapa kali jadi obat nyamuk waktu gw ma billi pacaran dikosan, gara2 ditinggal pacarnya clubbing...(heheheheheh)



CUSNUL.. cwe yang punya badan athletis ini obsesi banget ma badan kurus.. yang kalo kuliah pake eyeliner kereng banget dimatanya, usaha ajah biar mirip sam aisyah di Ayat-Ayat-Cina.. hehehehe..





ANCE..cwe yang punya badan paling keren diantara kita (huueekkk), dan punya rambut yang maksa dikeriting meski jadi mirip bulu ketek ini (wkwkwkwkw).. juga paling banyak ditaksir ma cwo2 dikampus...




ICHA JILBAB.. kesan pertama.. mirip olip di film popeye(hehehehe)... badannya rada kurus dan lumayan tinggi., punya idung mancung lancip.

Kemunculan Bakmi Margonda memang telah banyak menimbulkan kontroversi yang pelik. Pasalnya banyak orang yang mengatakan kalau menu yang terdapat pada Bakmi Margonda banyak kesamaan dengan menu yang ada di Bakmi GM (Gajah Mada) khususnya adalah bakmi goreng. dimulai dari rasa, sajian bahkan harga nya yang mirip dengan Bakmi GM.